JAKARTAHYPE.COM - Permasalahan pungutan liar (Pungli) kembali mencuat di Kabupaten Karo, khususnya di area wisata pemandian air panas Sidebuk-debuk. Keluhan ini datang langsung dari sejumlah wisatawan yang merasa dirugikan akibat praktik penarikan biaya ganda saat memasuki lokasi wisata tersebut.
Menanggapi aduan masyarakat ini, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Bobby Nasution, segera mengambil sikap tegas. Beliau dilaporkan telah memberikan ultimatum keras kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo mengenai penanganan masalah pungli yang terus berulang di destinasi wisata andalan tersebut.
Peristiwa ini terekam dalam sebuah video yang beredar luas dan dilihat pada Sabtu (13/6/2026). Dalam rekaman tersebut, tampak seorang wisatawan wanita menyampaikan kekecewaannya secara langsung mengenai pengalaman yang dialaminya di pintu masuk wisata tersebut.
Wisatawan tersebut mengeluhkan bahwa dirinya dipaksa untuk melakukan pembayaran tiket masuk sebanyak dua kali untuk dapat mengakses lokasi pemandian air panas yang terkenal itu. Praktik ini jelas menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pengunjung.
Kutipan langsung dari wisatawan wanita tersebut menyoroti rasa ketidakadilan yang dirasakannya. "Tidak merdeka kalau dua kali bayar," ucap wanita dalam video yang menjadi viral tersebut.
Insiden ini menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem pengelolaan tiket masuk di lokasi wisata tersebut, yang berujung pada praktik pungli yang merugikan citra pariwisata daerah. Kejadian ini menjadi sorotan serius bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Reaksi cepat dari Gubsu Bobby Nasution menunjukkan komitmen kuat untuk memberantas praktik-praktik ilegal yang merusak sektor pariwisata di Sumatera Utara, khususnya di kawasan Karo. Ultimatum ini diharapkan menjadi langkah korektif yang signifikan.
Dikutip dari berbagai sumber, Gubernur Bobby Nasution menekankan perlunya penertiban segera agar wisatawan merasa aman dan nyaman saat berkunjung ke Sidebuk-debuk, sekaligus menjamin transparansi dalam setiap pungutan yang sah.
Dilansir dari berbagai media, Pemkab Karo kini berada di bawah tekanan untuk segera menindaklanjuti arahan dari gubernur dan memastikan bahwa pungutan liar tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Penegakan aturan menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan ini.
