JAKARTAHYPE.COM - Pelopor teknologi kecerdasan buatan (AI), Geoffrey Hinton, kembali menekankan krusialnya regulasi yang kuat seiring dengan perkembangan teknologi tersebut yang semakin masif di berbagai sektor kehidupan. Dikutip dari CNBC Indonesia, sosok yang dikenal sebagai 'Bapak AI' ini memperingatkan bahwa tanpa aturan yang tepat, implementasi AI berisiko mendatangkan kerugian bagi masyarakat luas.
"Jika Anda pergi dengan mobil tanpa rem, Anda akan mengalami masalah besar saat menuruni bukit. Terlebih lagi saat tidak ada setir," kata Hinton.
Pernyataan tersebut muncul di tengah upaya berbagai negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam merumuskan kebijakan tata kelola AI yang lebih komprehensif. Diskusi intensif mengenai manajemen risiko dan inklusi digital terus ditingkatkan seiring dengan semakin terintegrasinya AI dalam ekonomi global pada Kamis (23/4/2026).
Berdasarkan proyeksi dari Perdagangan dan Pengembangan PBB (UNCTAD) dalam laporan 'Technology and Innovation 2025', pasar AI diprediksi melonjak tajam dalam satu dekade ke depan. Nilai pasar yang semula berada di angka US$189 miliar pada 2023 diperkirakan akan mencapai angka fantastis sebesar US$4,8 triliun pada tahun 2033 mendatang.
"Kendati demikian, kapasitas untuk membangun dan membentuk teknologi AI hanya bergantung ke beberapa perusahaan dan negara," ujar Pedro Manuel Moreno.
Konsentrasi pengembangan AI pada segelintir pihak dikhawatirkan akan meningkatkan risiko ketimpangan global yang semakin nyata. Saat ini, adopsi teknologi AI generatif di negara-negara maju (Global North) dilaporkan berjalan hampir dua kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara berkembang (Global South).
"Hal ini makin memperluas ketimpangan antara negara-negara yang membentuk AI dan yang hanya mengonsumsinya," kata Bogdan-Martin.
Konferensi AI untuk Pembangunan Sosial juga menggarisbawahi perlunya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis hak asasi manusia. Langkah ini diambil untuk memitigasi risiko seperti bias algoritma, ketidakterbukaan sistem, serta penguasaan data besar oleh perusahaan-perusahaan raksasa tertentu.
"Tool AI yang makin canggih mempercepat pelemahan sistem demokrasi menggunakan perang narasi," ujar Ressa.
