JAKARTAHYPE.COM - Wacana mengenai pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara di Bandung kini kembali mengemuka dengan kuat di tingkat pemerintahan daerah. Hal ini terjadi setelah adanya arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait optimalisasi sejumlah infrastruktur bandara di seluruh Indonesia.
Langkah ini menunjukkan adanya dorongan dari pusat untuk memaksimalkan potensi bandara yang sudah ada, terutama yang berlokasi strategis di tengah kota. Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan mematangkan langkah-langkah teknis yang diperlukan.
Pemprov Jabar kini fokus pada persiapan agar Bandara Husein Sastranegara, yang berada di jantung Kota Bandung, dapat kembali melayani penerbangan komersial secara penuh. Proses ini melibatkan kajian mendalam mengenai kapasitas dan regulasi operasional bandara tersebut.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah mengonfirmasi bahwa koordinasi intensif telah dilakukan antara Pemprov Jabar dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan rencana teknis dan administratif demi kelancaran reaktivasi.
"Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah dilakukan," ujar Dedi Mulyadi, memastikan bahwa langkah awal telah diambil oleh Pemprov Jabar.
Saat ini, pembahasan teknis lebih lanjut mengenai operasional Bandara Husein Sastranegara sedang menanti jadwal pertemuan formal. Pertemuan krusial ini dijadwalkan akan berlangsung pada pertengahan bulan Juni tahun 2026 mendatang.
Kehadiran kembali penerbangan komersial di Husein Sastranegara secara otomatis menimbulkan pertanyaan mengenai dampak terhadap Bandara Internasional Kertajati. Ada kekhawatiran bahwa Kertajati, yang baru beroperasi penuh, bisa terancam kurang termanfaatkan jika penerbangan kembali terbagi.
Situasi ini menempatkan fokus ganda pada otoritas penerbangan, yaitu bagaimana menyeimbangkan antara optimalisasi bandara lama yang strategis dengan pengembangan infrastruktur baru seperti Kertajati. Keputusan akhir diharapkan akan memberikan kejelasan terkait zonasi dan peran masing-masing bandara di Jawa Barat.
Dilansir dari sumber berita, rencana ini merupakan respons konkret terhadap mandat presiden untuk memastikan semua aset penerbangan dimanfaatkan secara maksimal demi kepentingan publik dan mobilitas masyarakat.
