JAKARTAHYPE.COM - Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, baru-baru ini memberikan tanggapan mengenai dinamika kritik yang ditujukan kepada tokoh publik, khususnya yang datang dari kalangan aktivis mahasiswa. Perhatiannya tertuju pada cara penyampaian kritik yang dinilai kurang berbobot oleh sebagian pihak.
Idrus Marham menyoroti bagaimana kritik yang disampaikan seharusnya didasarkan pada analisis yang mendalam dan data yang kuat, bukan hanya mengandalkan emosi atau kata-kata yang kurang pantas. Hal ini menjadi sorotan penting dalam konteks diskursus politik dan sosial di Indonesia saat ini.
Fokus utama dari pernyataan Idrus adalah perlunya peningkatan kualitas dialog publik antara pengkritik dan pihak yang dikritik. Ia menekankan bahwa tujuan utama kritik adalah perbaikan, bukan sekadar pelampiasan ketidakpuasan semata.
"Kritik itu harus berbasis data dan memiliki substansi, bukan sekadar modal makian," ujar Idrus Marham, menegaskan pentingnya argumen yang kuat dalam setiap pernyataan publik. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah kesempatan diskusi yang mengangkat isu pengawasan publik terhadap pejabat negara.
Secara spesifik, Idrus Marham mengomentari pandangan yang disampaikan oleh eks Ketua BEM UGM, yang sebelumnya sempat menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media. Ia melihat bahwa penyampaian kritik tersebut kurang memenuhi standar konstruktif.
Dikutip dari [Nama Media] yang meliput pernyataan tersebut, Idrus menyarankan agar para aktivis dan kritikus muda lebih fokus pada penyusunan narasi yang mampu meyakinkan masyarakat luas. Kualitas argumen akan lebih berdampak daripada volume teriakan.
Idrus Marham juga mengingatkan bahwa integritas seorang pengkritik seringkali diukur dari bagaimana ia menyampaikan pandangannya. Sikap yang tenang dan rasional dianggap lebih efektif dalam mendorong perubahan kebijakan atau sikap.
Oleh karena itu, ia berharap para pemimpin mahasiswa di masa depan dapat mempersiapkan diri dengan bekal pengetahuan yang memadai sebelum melontarkan kritik keras terhadap siapapun yang memegang jabatan publik. Hal ini demi menjaga marwah kritik itu sendiri.
