Kuota Bedah Rumah di Jakarta Melonjak Jadi 10.000 Unit, Menteri PKP Soroti Legalitas Lahan

JAKARTA, JakartaHype.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengumumkan peningkatan signifikan alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah di Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2026. Sebanyak 10.000 unit rumah tidak layak huni ditargetkan untuk diperbaiki.

Peningkatan ini merupakan bagian dari program nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo untuk mengatasi rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.

"Di DKI Jakarta, alokasi meningkat signifikan dari 158 unit tahun lalu menjadi 10.000 unit pada tahun ini," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (19/6/2026).

Menurut data hingga 12 Juni 2026, pengerjaan perbaikan rumah sudah dimulai pada lebih dari 5.659 unit. Distribusi unit yang ditargetkan tersebar di berbagai wilayah, meliputi Kepulauan Seribu (300 unit), Jakarta Barat (1.350 unit), Jakarta Selatan (1.000 unit), Jakarta Utara (1.009 unit), Jakarta Pusat (1.000 unit), dan Jakarta Timur (1.000 unit).

Tinjauan Kondisi Rumah Penerima Bantuan

Dalam kunjungannya, Ara meninjau langsung kondisi rumah dua calon penerima bantuan, yakni kakak beradik Ahyani (71) dan Ariasih (67). Kedua rumah tersebut dilaporkan memiliki kondisi struktural yang memprihatinkan, seperti kolom dan ring balok yang rapuh, kerusakan rangka atap, minimnya pencahayaan dan sirkulasi udara, serta penggunaan material bangunan yang sudah tidak layak. Salah satu rumah bahkan masih beralaskan tanah, berdinding kayu lapuk, dan beratap asbes.

Nantinya, rumah tersebut akan didesain ulang untuk meningkatkan pencahayaan dan penghawaan, termasuk penambahan atap transparan. Proses bedah rumah dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juni 2026 hingga 24 Agustus 2026.

Legalitas Lahan Jadi Kendala Utama

Meskipun program berjalan, Ara mengungkapkan bahwa pelaksanaan BSPS di Jakarta masih menghadapi tantangan serius. Tantangan terbesar, menurutnya, berkaitan dengan legalitas lahan.