JAKARTAHYPE.COM - Permasalahan sampah di wilayah DKI Jakarta memerlukan penanganan yang komprehensif dan tidak bisa hanya dibebankan sepenuhnya kepada satu instansi saja. Hal ini menjadi sorotan serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menekankan perlunya kolaborasi struktural yang melibatkan semua lini pemerintahan hingga ke tingkat akar rumput. Ini menunjukkan bahwa solusi sampah harus bersifat multi-level.
Menurut pandangan Kenneth, upaya penanganan harus melibatkan rantai komando yang utuh, mulai dari level pimpinan daerah seperti Walikota, kemudian berlanjut ke tingkat Kecamatan, Kelurahan, hingga Sudin Lingkungan Hidup. Keterlibatan ini dianggap krusial untuk efektivitas program.
Lebih lanjut, upaya tersebut juga harus menyentuh struktur komunitas terkecil, yakni RT/RW, dan yang paling penting adalah partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat Jakarta. Tanpa dukungan warga, upaya struktural akan sulit mencapai hasil maksimal.
Dikutip dari sumber berita, Bang Kent—sapaan akrab Hardiyanto Kenneth—menyampaikan bahwa fokus penanganan saat ini tidak lagi semata-mata pada aspek teknis pengangkutan sampah. Isu yang lebih mendasar kini telah bergeser ke perilaku warga.
"Persoalan utama saat ini bukan hanya soal pengangkutan sampah, tetapi rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan sampah dari sumbernya," kata Hardiyanto Kenneth.
Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa edukasi dan perubahan perilaku masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah di rumah tangga menjadi variabel penentu keberhasilan jangka panjang. Aparatur di tingkat bawah diharapkan menjadi garda terdepan dalam edukasi ini.
Oleh karena itu, Kenneth mendesak adanya gerakan masif yang melibatkan Camat hingga Lurah untuk turun tangan secara langsung dalam mengedukasi dan mengawasi implementasi pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing. Langkah ini bertujuan memperkuat kesadaran kolektif.
Dilansir dari sumber berita, desakan ini muncul sebagai upaya mengatasi tumpukan volume sampah yang terus menjadi tantangan operasional harian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini.
