JAKARTAHYPE.COM - Perkembangan signifikan terjadi di kancah politik Filipina menyusul temuan Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai posisi Wakil Presiden Sara Duterte. Komite tersebut secara resmi menyatakan telah menemukan adanya bukti yang memadai untuk melanjutkan proses pemakzulan terhadap orang nomor dua di negara tersebut.
Keputusan ini merupakan langkah krusial yang membawa proses pemakzulan selangkah lebih dekat menuju tahapan yang berpotensi besar menggagalkan ambisi politik Sara Duterte untuk maju dalam pemilihan presiden di masa mendatang. Proses ini kini menunggu pembahasan lebih lanjut di tingkat legislatif pusat.
Pengaduan resmi mengenai pemakzulan ini dijadwalkan untuk dibawa ke sidang pleno DPR Filipina ketika Kongres kembali bersidang pada bulan depan. Agar dapat diteruskan ke Senat, pengaduan tersebut memerlukan dukungan minimal sepertiga dari total anggota DPR yang hadir.
Jika proses di Senat terbukti memberatkan dan Sara Duterte dinyatakan bersalah atas tuduhan yang diajukan, konsekuensinya sangat berat, yaitu pencopotan dari jabatan eksekutif serta potensi larangan berpolitik seumur hidup di Filipina.
Upaya pemakzulan ini bukan inisiatif tunggal, melainkan didorong oleh koalisi kelompok masyarakat sipil dan sejumlah organisasi yang berafiliasi dengan sayap kiri Filipina. Mereka mengajukan beberapa tuduhan serius terhadap Wakil Presiden Duterte.
Tuduhan utama yang dilayangkan mencakup dugaan penyalahgunaan dana publik, kepemilikan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, hingga tuduhan serius menyangkut ancaman keselamatan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr. beserta keluarganya.
Dalam pemungutan suara internal di tingkat komite, konsensus tercapai secara bulat, di mana seluruh 53 anggota komite sepakat bahwa landasan bukti telah terpenuhi untuk melanjutkan proses pemakzulan ini. Namun, Sara Duterte sendiri secara tegas membantah semua tuduhan yang dilontarkan kepadanya.
Pihak Sara Duterte menilai bahwa proses yang sedang berjalan ini sarat dengan muatan politik yang bertujuan menjatuhkan posisi politiknya saat ini. Mereka juga mengklaim bahwa prosedur yang diterapkan telah menyimpang dari ketentuan konstitusional yang berlaku.
"Temuan adanya bukti yang cukup oleh komite kehakiman DPR bukanlah hal yang tidak terduga, mengingat arah proses yang telah berlangsung," ujar pengacara Sara Duterte dalam pernyataan resminya, seperti dikutip Reuters, Rabu (29/4/2026).
