JAKARTAHYPE.COM - Bangladesh tengah menghadapi krisis energi yang signifikan, ditandai dengan pemadaman listrik massal yang melanda berbagai wilayah negara tersebut. Kondisi ini diperparah oleh terjangan gelombang panas ekstrem yang membuat suhu udara di banyak daerah menyentuh angka 40 derajat Celsius.
Situasi ini memaksa pemerintah memberlakukan kebijakan pemutusan beban listrik atau load-shedding secara luas. Kebijakan ini diambil karena permintaan energi masyarakat yang melonjak tinggi tidak dapat diimbangi oleh kapasitas produksi listrik yang tersedia saat ini.
Penderitaan warga Bangladesh mencapai titik puncaknya akibat kombinasi antara panas yang menyengat dan terhentinya aliran listrik. Hal ini menimbulkan kesulitan besar bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama untuk beristirahat di tengah cuaca panas.
Mashuka Yasmin Mishu, seorang warga berusia 35 tahun dari distrik Pabna di barat laut, mengungkapkan kesulitan yang dialami keluarganya. "Baik anak-anak saya maupun saya tidak bisa tidur tadi malam karena seringnya pemadaman listrik. Cuacanya sangat panas," kata Mishu pada hari Jumat, (24/04/2026).
Mishu menambahkan bahwa meskipun gangguan listrik sering terjadi di wilayahnya, situasi yang dihadapi tahun ini merupakan yang terburuk. Ia merasa sangat tertekan karena kini keluarganya bahkan kesulitan mendapatkan pasokan listrik selama dua jam secara terus-menerus. "Kami pernah mengalami pemadaman listrik sebelumnya," tambahnya. "Tetapi tahun ini kami tidak bisa mendapatkan listrik bahkan selama dua jam berturut-turut," lanjut Mishu.
Krisis energi ini berakar pada tingginya ketergantungan Bangladesh terhadap impor energi, di mana negara Asia Selatan itu harus mengimpor sekitar 95% kebutuhan minyak dan gasnya. Mayoritas pasokan tersebut berasal dari kawasan Timur Tengah, yang jalur distribusinya terganggu sejak pecahnya konflik perang di wilayah tersebut pada akhir Februari lalu.
Pejabat senior Kementerian Energi, Umme Rehana, memberikan penjelasan resmi mengenai kendala teknis yang dihadapi pemerintah saat konferensi pers hari Kamis. Rehana mengakui bahwa infrastruktur pembangkit yang dimiliki Bangladesh sebenarnya memadai untuk memenuhi kebutuhan.
"Kami memiliki kapasitas pembangkit listrik yang besar," ujarnya. "Tetapi karena kekurangan gas dan bahan bakar, kami tidak dapat memanfaatkannya," kata Rehana.
Kesenjangan antara kebutuhan dan produksi juga dikonfirmasi oleh Menteri Muda Urusan Listrik, Anindya Islam Amit, saat memberikan keterangan di hadapan parlemen pada hari Jumat. Ia memaparkan data teknis bahwa permintaan listrik nasional mencapai 16.000 megawatt, sementara pembangkit yang beroperasi hanya mampu menghasilkan 14.126 megawatt.
