JAKARTAHYPE.COM - Pemerintah Vietnam kini tengah berupaya keras mengatasi tantangan demografi serius berupa penurunan angka kelahiran yang signifikan. Upaya ini dilakukan karena negara tersebut khawatir akan mengalami penuaan populasi sebelum berhasil mencapai status sebagai negara maju.
Untuk mengatasi situasi ini, otoritas Vietnam mulai mengimplementasikan serangkaian insentif ekonomi dan fasilitas pendukung bagi pasangan yang memutuskan untuk memiliki anak. Langkah proaktif ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas struktur kependudukan di masa depan.
Secara spesifik, perubahan kebijakan kependudukan baru mulai diberlakukan pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2026. Kebijakan ini menyasar peningkatan dukungan bagi para orang tua, terutama terkait dengan periode pemulihan pasca persalinan.
Salah satu perubahan utama adalah perpanjangan durasi cuti melahirkan bagi para ibu yang melahirkan anak kedua. Durasi cuti kini diperpanjang dari sebelumnya enam bulan menjadi tujuh bulan penuh, memberikan waktu lebih lama untuk pemulihan dan pengasuhan awal.
Selain perpanjangan cuti, pemerintah juga menyediakan dukungan finansial langsung dalam bentuk bantuan biaya pemeriksaan kehamilan dan paket bonus uang tunai. Hal ini bertujuan mengurangi beban ekonomi yang seringkali menjadi penghalang bagi keluarga muda.
Adapun bagi ibu yang memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, mereka berhak menerima bonus finansial satu kali bayar. Besaran bonus ini ditetapkan hingga mencapai US$228, setara dengan kurang lebih Rp3,7 juta.
Jumlah bonus tunai tersebut dinilai cukup signifikan karena setara dengan sekitar dua pertiga dari rata-rata gaji bulanan yang diterima pekerja di Vietnam saat ini. Ini adalah strategi konkret untuk memotivasi peningkatan angka kelahiran.
Dikutip dari berbagai sumber berita mengenai kebijakan baru tersebut, pemerintah berharap langkah komprehensif ini dapat segera membalikkan tren penurunan fertilitas yang mengancam proyeksi pembangunan jangka panjang negara.
