JAKARTAHYPE.COM - Sebuah polemik mengenai besaran tarif sewa kursi di kawasan Pantai Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang sempat menarik perhatian publik, kini telah menemukan penyelesaian damai. Kejadian bermula ketika seorang wisatawan mengeluhkan adanya penarikan biaya sewa sebesar Rp25.000 per jam untuk penggunaan fasilitas kursi pantai.
Peristiwa ini menjadi sorotan luas setelah video keluhan wisatawan tersebut tersebar cepat di platform media sosial dan bahkan menandai akun resmi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Pemerintah daerah merespons cepat dinamika yang terjadi di lokasi wisata unggulan tersebut.
Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Sukabumi segera mengambil tindakan nyata untuk menindaklanjuti aduan masyarakat tersebut. Kepala Dinas Pariwisata, Ali Iskandar, secara pribadi turun langsung meninjau lokasi kejadian yang menjadi pusat perbincangan publik.
Peninjauan langsung oleh dinas terkait dilaksanakan pada hari Rabu, tepatnya tanggal 1 Juli. Lokasi yang menjadi fokus peninjauan adalah di area Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pantai Citepus, salah satu titik keramaian di Palabuhanratu.
Tindak lanjut dari dinas pariwisata ini bertujuan untuk mengurai akar permasalahan dan memastikan kenyamanan wisatawan tetap terjaga. Hal ini menunjukkan respons proaktif dari pemerintah daerah terhadap isu yang berpotensi merusak citra pariwisata setempat.
Sebagai bagian dari proses klarifikasi, Ali Iskandar memanggil dan mengumpulkan perwakilan dari paguyuban pedagang yang beroperasi di sekitar area pantai tersebut. Pertemuan ini menjadi wadah untuk mendengar penjelasan langsung dari pihak penyedia jasa sewa fasilitas.
"Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar), Ali Iskandar, meninjau langsung lokasi kejadian di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pantai Citepus pada Rabu (1/7)," menggarisbawahi kecepatan respons instansi pemerintah terhadap isu yang viral, dikutip dari sumber berita.
Setelah melalui proses mediasi dan klarifikasi, pihak pedagang yang sempat menarik pungutan tersebut akhirnya menyatakan permohonan maaf secara terbuka kepada wisatawan yang bersangkutan. Kesepakatan damai ini dicapai setelah adanya intervensi dari pihak dinas pariwisata.
"Langkah ini diambil setelah video curhatan wisatawan tersebut viral dan menandai akun Gubernur Jabar Dedi Mulyadi," menjelaskan alasan mendesak mengapa Dispar harus segera bergerak cepat menangani insiden tarif tak wajar tersebut, dikutip dari sumber berita.
