JAKARTAHYPE.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi momen menegangkan saat menghadiri sidang parlemen Israel, Knesset, pada Selasa lalu (15/7). Puluhan anggota parlemen oposisi melontarkan protes dan seruan agar Netanyahu meninggalkan ruangan.
Situasi memanas terjadi ketika pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) kontroversial yang diajukan oleh koalisi pemerintah. RUU-RUU tersebut menjadi sumber perdebatan sengit di kalangan legislator.
"Memalukan! Pergi! Keluar!" teriak puluhan anggota parlemen oposisi, seperti diberitakan CNN, dikutip Minggu (19/7/2026). Gelombang ejekan tersebut membuat jalannya sidang menjadi sangat ricuh.
Akibat kericuhan tersebut, Benjamin Netanyahu akhirnya memutuskan untuk meninggalkan ruang sidang dan tidak mengikuti proses pemungutan suara. Ketidakhadirannya tidak menghentikan laju legislasi yang didorong oleh koalisinya.
RUU-RUU kontroversial tersebut akhirnya tetap disahkan hanya beberapa hari sebelum Knesset resmi dibubarkan pada Jumat (17/7). Pembubaran parlemen ini dilakukan menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan pada 27 Oktober 2026.
Para analis menilai penyelesaian cepat RUU kontroversial ini merupakan upaya Netanyahu untuk memenuhi tuntutan sekutu politiknya dari kalangan Yahudi ultra-Ortodoks (Haredi) dan kelompok sayap kanan. Hal ini dilakukan demi menjaga dukungan menjelang pemilihan umum.
"Netanyahu sedang berjuang demi kelangsungan hidup politiknya, dan partai-partai Haredi sangat penting untuk itu," tulis analis politik Nadav Eyal. Ia menambahkan, "Netanyahu ingin menunjukkan kepada mitra Haredinya bahwa hanya dirinya yang mampu memenuhi kepentingan mereka."
Salah satu RUU yang paling disorot adalah penetapan studi Taurat sebagai nilai dasar negara melalui Undang-Undang Dasar. Para pengkritik khawatir aturan ini dapat menjadi dasar hukum untuk mempertahankan pengecualian wajib militer bagi warga Yahudi ultra-Ortodoks jika diuji di Mahkamah Agung.
Parlemen juga mengesahkan undang-undang yang memberikan kekebalan sementara bagi ribuan warga Yahudi ultra-Ortodoks yang menghindari wajib militer hingga akhir Januari 2027. Kebijakan ini menuai kritik keras mengingat militer Israel masih kekurangan sedikitnya 12.000 personel.
