JAKARTAHYPE.COM - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) secara tegas membantah narasi yang menyebutkan bahwa pembangunan IKN saat ini telah terhenti atau mangkrak. Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, menegaskan bahwa konstruksi di kawasan tersebut terus berjalan secara masif dengan tetap memprioritaskan aspek keberlanjutan lingkungan.
Penegasan ini disampaikan Troy Pantouw di hadapan perwakilan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi ternama di Kalimantan Timur pada hari Sabtu, 23 Mei. Universitas yang hadir meliputi Universitas Mulawarman, UNTAG Samarinda, UMKT Samarinda, dan Politeknik Negeri Samarinda.
Troy secara spesifik meluruskan anggapan negatif yang beredar mengenai kondisi proyek nasional tersebut. "Tidak benar kalau ada yang bilang IKN mangkrak dan hari ini saya juga tegaskan bahwa tidak benar kalau IKN merusak hutan," ujar Troy dalam siaran pers yang diterima.
Otorita IKN justru menunjukkan komitmen terhadap praktik pembangunan berkelanjutan melalui inisiatif penanaman pohon dan penggunaan energi terbarukan. Hal ini sejalan dengan upaya mendorong kebiasaan baru di lingkungan kerja Otorita IKN.
Sebagai contoh nyata dari komitmen lingkungan tersebut, Troy menyebutkan kegiatan penanaman pohon yang baru saja dilaksanakan. "Kemarin Jumat (22/5), kami juga baru saja melaksanakan kegiatan penanaman pohon, termasuk pohon endemik Kalimantan," jelas Troy.
Selain itu, pemanfaatan energi bersih juga menjadi fokus utama dalam pembangunan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara. Bangunan-bangunan di KIPP kini didukung oleh listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN.
"Terlebih lagi, di KIPP Nusantara, bangunan-bangunan juga didukung listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN yang berkapasitas hingga sekitar 50 MW," terang Troy Pantouw.
Pembangunan IKN sejauh ini telah berhasil menarik minat investasi yang signifikan, mencapai total Rp72,39 triliun. Angka tersebut terbagi antara investasi swasta murni sebesar Rp60,29 triliun dan alokasi untuk fasilitas publik serta penugasan Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp12,10 triliun.
Secara rinci, realisasi investasi tersebut dibuktikan dengan adanya 75 Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 65 pelaku usaha swasta. Keterlibatan asing juga terlihat, di mana 11 PKS berasal dari delapan perusahaan internasional dari enam negara berbeda.
