JAKARTAHYPE.COM - Kabar mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sempat beredar luas di masyarakat dalam sepekan terakhir kini telah dibantah secara resmi oleh jajaran manajemen TikTok dan Tokopedia. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya serangkaian pertemuan penting yang telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak.
Pihak eksekutif perusahaan ingin memberikan klarifikasi tegas terkait situasi sumber daya manusia di tengah entitas gabungan tersebut. Klarifikasi ini penting dilakukan untuk meredam spekulasi dan kekhawatiran yang muncul di kalangan publik dan karyawan.
Executive Director of Tokopedia and TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, menjadi perwakilan utama yang menyampaikan pernyataan tersebut. Ia memastikan bahwa narasi PHK massal tidak sesuai dengan kondisi operasional perusahaan saat ini.
Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Stephanie Susilo setelah dirinya melakukan pertemuan signifikan dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pertemuan tersebut menjadi forum resmi untuk membahas isu ketenagakerjaan.
Selain dengan DPR RI, Stephanie Susilo juga telah mengadakan pertemuan dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker). Agenda utama dari pertemuan ini adalah untuk mengklarifikasi secara mendalam mengenai status dan masa depan tenaga kerja di perusahaan.
Stephanie Susilo menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan operasional di Indonesia. Komitmen ini ditunjukkan melalui langkah nyata untuk terus membuka peluang kerja, bukan malah melakukan pengurangan karyawan.
"Manajemen TikTok dan Tokopedia secara resmi membantah keras isu mengenai adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sempat beredar luas di kalangan publik dalam sepekan terakhir," ujar Stephanie Susilo.
Lebih lanjut, manajemen mengumumkan kabar positif bahwa sebagai bagian dari penguatan operasional, ratusan posisi baru akan dibuka di perusahaan gabungan tersebut. Pembukaan posisi ini menunjukkan adanya ekspansi, bukan kontraksi tenaga kerja.
Dikutip dari TREN.BISNISMARKET.COM, pertemuan para eksekutif dengan regulator dan legislator bertujuan untuk menunjukkan transparansi perusahaan terhadap semua pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.
