JAKARTAHYPE.COM - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) baru-baru ini menyampaikan sebuah urgensi penting terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi tahun 2026 mendatang. Menurutnya, kualitas data yang dihasilkan dari sensus tersebut akan menjadi fondasi utama bagi arah dan strategi pembangunan di wilayah Sumut.
Hal ini menjadi sorotan utama karena data ekonomi yang akurat diperlukan untuk memetakan potensi, mengidentifikasi tantangan, serta merancang program intervensi yang lebih efektif di masa depan. Proses pendataan ini harus dilakukan dengan ketelitian tinggi demi menjamin validitas informasi yang dikumpulkan.
Pj Sekdaprov Sumut secara spesifik menegaskan bahwa tanpa data yang mutakhir dan terverifikasi, program pembangunan daerah berpotensi meleset dari sasaran yang diharapkan. Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan agenda nasional ini.
"Kualitas data Sensus Ekonomi 2026 ini akan sangat menentukan arah pembangunan daerah kita," ujar Pj Sekdaprov Sumut, menekankan pentingnya hasil sensus tersebut.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 ini merupakan mandat nasional yang bertujuan memotret kondisi riil perekonomian di setiap lini usaha dan sektor. Data ini nantinya akan digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk berbagai keperluan perencanaan strategis.
Diketahui bahwa Sensus Ekonomi (SE) dilaksanakan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai struktur, karakteristik, dan potensi ekonomi suatu wilayah. Data ini juga menjadi dasar bagi penetapan kebijakan fiskal dan alokasi anggaran.
Pj Sekdaprov Sumut juga menggarisbawahi bahwa keberhasilan proses pendataan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang terlibat. Oleh karena itu, sosialisasi dan pelatihan bagi petugas sensus perlu digencarkan mulai sekarang.
"Kita harus memastikan bahwa petugas sensus memiliki kompetensi yang mumpuni agar data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi lapangan yang sesungguhnya," kata beliau.
Dengan data yang kuat dan terpercaya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat mengambil langkah-langkah konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Ini termasuk identifikasi klaster industri unggulan dan pengembangan UMKM.
