Kebijakan WFH ASN Jumat Jadi Sorotan, Riset Binokular: 69 Persen Publik Masih Netral

JAKARTA, JakartaHype.com — Kebijakan bekerja dari rumah atau Work from Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat memicu diskursus luas di ruang digital. Meski menuai kritik tajam, data terbaru menunjukkan bahwa mayoritas publik sebenarnya belum mengambil sikap konfrontatif terhadap kebijakan yang merupakan bagian dari 8 Butir Transformasi Budaya Kerja dan Efisiensi Energi tersebut.

Berdasarkan riset big data analytics yang dilakukan PT Binokular Media Utama (Binokular), sebanyak 69 persen warganet masih berada di fase observasi. Mereka terpantau masih menggali informasi, mengajukan pertanyaan, dan menimbang dampak nyata dari kebijakan tersebut sebelum membentuk opini final.

Dalam periode pemantauan 31 Maret hingga 12 April 2026, dashboard social media listening Socindex menjaring 137.672 percakapan di berbagai platform seperti X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Total interaksi atau engagement dari isu ini mencapai angka yang fantastis, yakni melampaui 7,3 juta interaksi.

Dominasi Sikap Netral di Tengah Kontroversi

Manajer Social Media Data Analytics (Socindex) Binokular, Danu Setio Wihananto, menjelaskan bahwa meskipun perbincangan berlangsung masif, sentimen negatif tercatat sebesar 17 persen dan sentimen positif 14 persen. Isu WFH ASN pada hari Jumat muncul sebagai topik paling kontroversial.

"Warganet yang kontra khawatir kebijakan ini disalahgunakan sebagai 'long weekend' terselubung yang dapat menurunkan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, kelompok yang pro menilai ini langkah nyata penghematan energi dan operasional gedung, selama sistem pelayanan digital berjalan optimal," ujar Danu sebagaimana dilansir dari keterangan resmi pada Selasa (21/4/2026).

Lonjakan percakapan terjadi pada 1 April 2026, sehari setelah pengumuman resmi pemerintah. Selain WFH, publik juga menyoroti kebijakan penghematan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipangkas dari enam hari menjadi lima hari sepekan. Kebijakan MBG ini justru cenderung menuai sentimen negatif karena dianggap belum memberikan dampak efisiensi yang signifikan.

Apresiasi atas Stabilitas Harga BBM

Berbeda dengan isu WFH, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM pada April 2026 mendapat apresiasi luas. Manajer News Data Analytics Binokular (Newstensity), Nicko Mardiansyah, menyebutkan bahwa langkah ini berhasil meredam aksi panic buying yang sempat terjadi di sejumlah daerah akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.