JAKARTAHYPE.COM - Raksasa media sosial asal China, TikTok, mengumumkan rencana investasi besar senilai 1 miliar euro, setara dengan Rp19 triliun, untuk mendirikan pusat data (data center) kedua di Finlandia. Proyek ambisius ini ditargetkan selesai pembangunannya dalam waktu kurang dari satu tahun ke depan.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi TikTok untuk memindahkan penyimpanan data pengguna di kawasan Eropa ke wilayah benua tersebut. Pengumuman ini dilakukan seiring dengan meningkatnya pengawasan ketat dari regulator Eropa terhadap platform media sosial.
Regulator Eropa belakangan ini mendesak perusahaan platform untuk mengambil langkah lebih serius dalam melindungi anak-anak dari algoritma yang dinilai adiktif. Selain itu, induk perusahaan TikTok, ByteDance, juga sempat menghadapi tekanan di Amerika Serikat.
Pada Januari lalu, ByteDance berhasil menghindari larangan total di AS dengan menyerahkan operasional platform tersebut kepada entitas baru yang diinisiasi oleh pemerintahan kala itu. Hal ini menunjukkan sensitivitas isu terkait kontrol data oleh perusahaan teknologi China.
TikTok mengonfirmasi bahwa investasi 1 miliar euro tersebut akan digunakan untuk membangun pusat data di Lahti, wilayah selatan Finlandia, dengan kapasitas awal mencapai 50MW dan potensi pengembangan hingga 128MW, dilansir dari Reuters pada Rabu (8/4/2026).
Finlandia dikenal menjadi lokasi favorit bagi perusahaan teknologi besar seperti Microsoft dan Google untuk membangun pusat data. Hal ini disebabkan oleh iklimnya yang dingin, yang secara signifikan menekan biaya energi pendinginan infrastruktur.
Selain faktor iklim, Finlandia juga menawarkan biaya listrik dan karbon yang relatif lebih murah dan stabil, didukung oleh iklim regulasi yang dinilai ramah terhadap kegiatan bisnis. Keunggulan ini menjadikan Finlandia lokasi strategis untuk menekan dampak perubahan iklim.
Namun, rencana pembangunan pusat data kedua ini memicu kekhawatiran di kalangan politisi Finlandia setelah terungkap pada April 2025. Meskipun Kementerian Pertahanan telah memberikan persetujuan pada tahun 2024, para politisi merasa tidak mendapatkan informasi yang memadai.
Mengenai isu ini, Menteri Ekonomi Finlandia kala itu, Wille Rydman, menyatakan bahwa megaproyek dari raksasa China tersebut harus dipertimbangkan secara mendalam. "Megaproyek dari raksasa China perlu dipertimbangkan," ujar Wille Rydman.
