JAKARTAHYPE.COM - Wacana pengajaran Bahasa Prancis di sekolah-sekolah Indonesia mulai menjadi sorotan publik menyusul adanya instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto mengenai hal tersebut. Langkah ini memicu respons dari lembaga legislatif untuk memastikan implementasi yang terstruktur dan efektif.
Menanggapi arahan presiden tersebut, Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Hetifah, menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana kebijakan ini akan diterapkan di tingkat satuan pendidikan. Hal ini menjadi fokus utama agar kebijakan baru dapat berjalan tanpa mengganggu kurikulum yang sudah ada.
Secara prinsip, Komisi X menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi berbahasa asing bagi para peserta didik di Indonesia. Peningkatan kemampuan ini dinilai krusial sebagai bekal penting dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat di berbagai sektor.
Namun, dukungan tersebut disertai dengan catatan penting mengenai urgensi kejelasan teknis pelaksanaan di lapangan. Hetifah menyoroti bahwa penguatan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib baru saja mulai digencarkan pada tahun ajaran berjalan.
Oleh karena itu, Ketua Komisi X meminta adanya rincian implementasi yang konkret terkait perluasan pembelajaran Bahasa Prancis di sekolah. "Namun, terkait arahan Presiden untuk memperluas pembelajaran Bahasa Prancis, perlu ada kejelasan implementasi di sekolah mengingat penguatan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib juga baru dijalankan tahun ini," kata Hetifah kepada wartawan pada hari Sabtu, 30 Mei 2026.
Permintaan kejelasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penambahan mata pelajaran baru tidak membebani siswa secara berlebihan atau menyebabkan tumpang tindih prioritas pendidikan. Implementasi yang jelas akan mencakup aspek kurikulum, ketersediaan guru, dan alokasi waktu belajar.
Pernyataan yang disampaikan oleh Hetifah ini merupakan respons resmi dari Komisi X DPR RI sebagai mitra strategis pemerintah di bidang pendidikan. Mereka menggarisbawahi perlunya sinkronisasi antara kebijakan baru dengan program pendidikan yang sedang berjalan untuk menjaga kualitas pembelajaran.
Dikutip dari media, tanggapan ini menegaskan posisi DPR RI untuk mengawal setiap kebijakan strategis pemerintah agar dapat dilaksanakan secara hati-hati dan terukur di seluruh sistem pendidikan nasional.
