JAKARTAHYPE.COM - Pemerintahan Iran kini berada dalam pusaran perpecahan internal mengenai arah kebijakan negara menyusul keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu dengan Teheran. Situasi ini memunculkan dua kubu yang berseberangan tajam mengenai langkah selanjutnya bagi Iran.
Kelompok garis keras di Iran, termasuk elemen militer dan media pemerintah, secara terbuka menyatakan kesiapan mereka untuk melanjutkan konfrontasi militer melawan Amerika Serikat dan Israel. Manifestasi dari sikap ini terlihat melalui demonstrasi kekuatan yang diadakan di ibu kota Teheran, bertepatan dengan berakhirnya masa gencatan senjata dua pekan yang kini diperpanjang.
Demonstrasi tersebut menampilkan pameran persenjataan signifikan, termasuk rudal balistik Khorramshahr-4 yang dipamerkan di Lapangan Enghelab. Selain itu, di Lapangan Vanak, terlihat pria bertopeng berdiri di atas peluncur rudal Ghadr sambil meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika Serikat, menunjukkan semangat permusuhan yang menguat di segmen masyarakat tertentu.
Salah satu peserta aksi, penyanyi religi Hossein Taheri, menyuarakan ketidakpuasan terhadap status quo, dengan menyatakan, "Apa lagi yang harus dilakukan AS agar itu dianggap pelanggaran gencatan senjata?" Ia juga menegaskan bahwa para pendukung pemerintah akan terus turun ke jalan sampai mereka dapat "membalas dendam".
Sementara itu, narasi keras juga diperkuat melalui media pemerintah Iran, di mana sebuah program televisi mengklaim, tanpa menyebut sumber spesifik, bahwa mayoritas warga Iran, yakni 87%, lebih memilih untuk kembali berperang daripada memberikan konsesi dalam setiap proses negosiasi.
Di sisi lain, tekanan militer yang siap siaga terus dipertahankan oleh institusi pertahanan Iran. Markas militer Khatam al-Anbiya menegaskan bahwa pasukan mereka siaga penuh dan siap "menembak kapan saja" sebagai respons terhadap potensi agresi yang datang.
Komandan kedirgantaraan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Majid Mousavi, memberikan peringatan keras kepada negara-negara tetangga mengenai potensi konsekuensi dari tindakan mereka. "Jika wilayah mereka digunakan untuk menyerang Iran, mereka harus mengucapkan selamat tinggal pada produksi minyak di Timur Tengah," kata Mousavi, sebagaimana dikutip Al Jazeera pada Kamis (23/4/2026).
Ketegangan ini juga meluas ke ranah infrastruktur digital, di mana Kantor berita Tasnim mengindikasikan bahwa kabel internet bawah laut dapat menjadi sasaran berikutnya, yang berpotensi memicu "bencana digital" di kawasan Timur Tengah.
Menanggapi dinamika ini, Duta Besar Iran untuk PBB, Saeed Iravani, menyampaikan posisi resmi dari New York, menekankan bahwa negosiasi diplomatik hanya dapat dilanjutkan jika AS terlebih dahulu mencabut blokade ekonomi yang diberlakukan terhadap Iran.
