JAKARTAHYPE.COM - Langkah Uni Eropa (UE) untuk secara bertahap menyingkirkan pemasok teknologi dari China dari sektor-sektor vital diperkirakan akan memicu konsekuensi ekonomi yang signifikan. Proyeksi kerugian ini bahkan dikalkulasikan dapat menembus angka fantastis, mencapai lebih dari US$400 miliar atau setara Rp 7.000 triliun dalam rentang lima tahun mendatang.
Risiko finansial ini muncul sebagai dampak langsung dari usulan aturan keamanan siber baru yang diajukan oleh UE. Aturan tersebut mengamanatkan penghapusan bertahap komponen dan peralatan yang berasal dari pemasok yang dikategorikan sebagai 'berisiko tinggi', termasuk perusahaan teknologi terkemuka asal China seperti Huawei.
Kamar Dagang China untuk Uni Eropa (CCCEU) telah merilis sebuah temuan substansial mengenai potensi beban ekonomi kebijakan ini. Dalam publikasi terbarunya, CCCEU mengemukakan bahwa inisiatif ini dapat membebani perekonomian Eropa hingga mencapai 367,8 miliar euro atau sekitar US$432,8 miliar sepanjang periode 2026 hingga 2030.
Dilansir dari Reuters, hasil kajian yang disusun bersama oleh KPMG tersebut mengidentifikasi beberapa mekanisme kerugian utama. Kerugian ini mencakup keharusan mengganti perangkat keras yang sudah terpasang, penurunan nilai aset yang sudah ada, serta dampak berupa penurunan efisiensi operasional dan keterlambatan dalam upaya digitalisasi.
Inisiatif pembatasan teknologi ini berpotensi menjadi bumerang bagi kepentingan Uni Eropa sendiri. Sektor energi dan telekomunikasi diprediksi akan menanggung dampak paling berat dari implementasi kebijakan ini. Padahal, kedua sektor tersebut merupakan fondasi utama bagi agenda ambisius UE terkait transisi menuju energi hijau dan transformasi digital.
Jerman, sebagai lokomotif ekonomi terbesar di Eropa, diproyeksikan akan menanggung dampak kerugian terbesar dari kebijakan tersebut. Biaya yang diperkirakan harus ditanggung oleh Berlin diperkirakan mencapai angka substansial, yakni 170,8 miliar euro.
Selain Jerman, terdapat lima negara anggota Uni Eropa lainnya yang diperkirakan akan menghadapi kerugian finansial yang melebihi 10 miliar euro. Negara-negara tersebut adalah Prancis, Italia, Spanyol, Polandia, dan Belanda, menunjukkan dampak yang tersebar luas di kawasan tersebut.
Menanggapi perkembangan ini, Beijing mulai meningkatkan upaya diplomasinya dengan memberikan tekanan langsung kepada Brussel. Pemerintah China secara tegas meminta Uni Eropa untuk menghapus klausul yang berkaitan dengan kategori negara berisiko dan pemasok berisiko tinggi dari rancangan aturan keamanan siber tersebut.
Pemerintah China bahkan telah melayangkan peringatan serius pekan lalu mengenai potensi respons balasan. Beijing mengancam akan mengambil langkah balasan yang setara jika Uni Eropa tetap melanjutkan kebijakan pembatasan tersebut tanpa adanya revisi signifikan.
