![[Foto: Tempoco]](https://jakartahype.com/uploads/posts/6a33a73c50d53_Denda-PBB-DKI-Jakarta.jpg "Klik untuk memperbesar gambar")
JAKARTA, JakartaHype.com– Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menggulirkan dua program insentif besar bagi wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun ini. Insentif tersebut berupa potongan sebesar 7,5 persen untuk pembayaran PBB tahun pajak 2026, serta penghapusan total sanksi administratif atau denda bagi tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menyatakan, program potongan 7,5 persen ini dapat dinikmati oleh wajib pajak yang melunasi pembayaran dalam periode waktu tertentu.
"Insentif keringanan 7,5 persen ini berlaku bagi wajib pajak yang melunasi pembayaran PBB-P2 tahun pajak 2026 mulai tanggal 1 Juni hingga 31 Juli 2026," ujar perwakilan Bapenda.
Bapenda merancang proses pemberian diskon agar praktis dan mudah diakses. Potongan harga akan diterapkan secara otomatis di dalam sistem pembayaran. Dengan kemudahan ini, wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan tertulis atau mengurus berkas administrasi tambahan ke kantor Bapenda.
Terkait teknis pembayaran, Bapenda mengimbau masyarakat tidak perlu bingung jika mendapati perbedaan angka tagihan. Nominal yang tertera di sistem pembayaran bisa jadi lebih kecil dibandingkan nilai yang tercantum pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
Hal ini dianggap wajar karena sistem telah memotong tagihan sebesar 7,5 persen secara langsung. Beberapa kanal pembayaran memang tidak menampilkan rincian potongan tersebut secara terpisah, sehingga tagihan yang mendadak lebih murah dari SPPT menandakan insentif telah berhasil masuk.
Peter Cklamovski Pamit dari Kursi Pelatih Timnas Malaysia Usai Satu Setengah Tahun Menjabat
Inisiatif Pemprov DKI ini bertujuan meringankan beban finansial masyarakat sekaligus memotivasi pembayaran tepat waktu. Selain keuntungan ekonomis dari diskon, masyarakat juga terhindar dari risiko penumpukan tagihan pajak di akhir tahun.
Pemutihan Denda Tunggakan Pajak
Selain diskon tahun berjalan, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan kebijakan pemutihan denda bagi warga yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 dari tahun-tahun sebelumnya. Program ini mencakup masa pajak dari tahun 2021 hingga 2025.
