JAKARTAHYPE.COM - Film dokumenter terbaru berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita telah berhasil mengangkat isu konflik agraria dan deforestasi besar-besaran yang terjadi di wilayah Papua Selatan. Karya sinema investigatif yang dirilis pada tahun 2026 ini secara tajam mengupas dampak pembangunan nasional terhadap hak-hak masyarakat adat setempat.
Dokumenter berdurasi sekitar 90 menit ini merupakan hasil kolaborasi antara pendekatan jurnalistik, antropologi, serta penggunaan visual yang sangat kuat dalam penyampaian pesannya. Penayangan perdananya telah memicu gelombang diskusi luas mengenai isu-isu lingkungan dan sosial yang mendera Papua.
Fokus utama film ini adalah kehidupan masyarakat adat yang berada di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, di mana pembangunan infrastruktur besar-besaran tengah berlangsung. Adegan pembuka film menampilkan kedatangan kapal-kapal besar yang membawa ratusan ekskavator dan alat berat lainnya di bawah pengawasan aparat keamanan.
Alat-alat berat tersebut digunakan untuk memuluskan rencana konversi hutan seluas 2,5 juta hektar menjadi perkebunan industri skala besar. Lahan tersebut dialokasikan untuk produksi biodiesel sawit, bioetanol tebu, dan program food estate yang diklaim demi ketahanan pangan dan transisi energi nasional.
Bagi suku-suku adat seperti Marind Anim, Yei, Awyu, dan Muyu, hutan adalah sumber identitas budaya dan lumbung pangan utama mereka, khususnya sagu. Film tersebut secara gamblang menunjukkan bagaimana tanah ulayat mereka dipatok, sungai tercemar, dan hutan sagu digantikan oleh lahan monokultur.
Perlawanan dan gejolak batin masyarakat adat terhadap perubahan drastis ini divisualisasikan melalui kisah individu seperti Yasinta Moiwend dari suku Marind dan Vincen Kwipalo dari suku Yei. Masyarakat adat dilaporkan memasang simbol salib merah sebagai bentuk penolakan tegas terhadap operasi perusahaan yang merusak lingkungan mereka.
Judul Pesta Babi sendiri diambil dari tradisi adat Papua yang sakral, melambangkan rasa syukur, rekonsiliasi antar-suku, dan pemersatu komunitas. Namun, dalam konteks dokumenter ini, ritual tersebut digunakan sebagai metafora untuk mengkritik keserakahan korporasi dan pemegang kekuasaan.
Para sutradara menjelaskan bahwa tradisi yang sarat makna tersebut kini terancam eksistensinya akibat dampak pembangunan yang ada. "Warga lokal merasa menjadi korban kolonialisme modern, di mana eksploitasi berkedok pembangunan memanfaatkan militerisasi kawasan demi mengamankan investasi," ujar salah satu tim produksi.
Selain isu agraria, film ini juga menyoroti dampak jangka panjang seperti kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta marginalisasi Orang Asli Papua di tanah leluhur mereka sendiri. Dilansir dari Suara, film ini diproduksi berdasarkan riset mendalam selama empat tahun melalui kolaborasi berbagai pihak.
