JAKARTAHYPE.COM - Pemerintah Iran dilaporkan mulai melonggarkan pembatasan akses internet yang telah diterapkan selama hampir tiga bulan terakhir. Pemblokiran ekstensif ini sebelumnya telah menyebabkan kesulitan signifikan bagi warga dalam berkomunikasi serta mengganggu berbagai aktivitas ekonomi di negara tersebut.
Otoritas keamanan tertinggi Iran menyetujui sebuah skema sementara yang diberi nama "Internet Pro". Kebijakan baru ini dirancang untuk memberikan akses internet global dengan pembatasan yang dinilai lebih ringan bagi segmen tertentu.
Juru bicara resmi pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan bisnis selama masa krisis yang sedang berlangsung.
"Dewan Keamanan Nasional Tertinggi menyetujui skema Internet Pro untuk menjaga kelangsungan bisnis selama masa krisis," ujar juru bicara tersebut kepada media Iran, Dikutip dari Reuters, Rabu (2/4/2026).
Mohajerani juga menekankan bahwa kebijakan pelonggaran akses internet ini bersifat sementara. Kondisi konektivitas akan dievaluasi dan disesuaikan kembali begitu situasi di negara tersebut dinyatakan telah kembali normal oleh pihak berwenang terkait.
"Begitu situasi dinyatakan normal oleh otoritas terkait, kondisi internet juga akan berubah," kata Fatemeh Mohajerani, menegaskan sifat sementara dari skema Internet Pro tersebut.
Pemerintah Iran juga mengklaim bahwa mereka menganggap akses internet sebagai salah satu hak sipil bagi warga negara. Pemblokiran total ini sendiri sudah dimulai sejak awal Januari menyusul gelombang protes nasional yang terjadi di berbagai wilayah Iran.
Koneksi internet sempat dipulihkan sebentar pada bulan Februari, namun kembali diputus total setelah eskalasi konflik dengan dimulainya serangan antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada tanggal 28 Februari.
Menurut data dari lembaga pemantau global NetBlocks, mayoritas penduduk Iran telah kehilangan akses internet global selama kurang lebih 60 hari terakhir. Hanya sebagian kecil masyarakat yang mampu menembus pembatasan menggunakan layanan VPN yang harganya cenderung mahal.
