JAKARTAHYPE.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) kini tengah mempertimbangkan perubahan signifikan terhadap skema pemberian insentif operasional harian yang selama ini dinikmati oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insentif yang dimaksud bernilai fantastis, mencapai Rp 6 juta per hari untuk setiap dapur.
Langkah evaluasi ini diambil menyusul adanya temuan mengenai pembengkakan jumlah dapur yang terlibat dalam program MBG. Selain itu, pemerintah menyoroti adanya potensi pemborosan anggaran yang perlu segera ditangani.
Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengonfirmasi bahwa institusinya sedang melakukan kajian mendalam. Kajian ini bertujuan untuk memastikan efisiensi pelaksanaan program MBG di lapangan.
"Pihaknya saat ini tengah mengkaji efektivitas pemberian insentif operasional kepada dapur MBG agar pelaksanaan program berjalan lebih efisien," ujar Nanik S Deyang.
Keputusan untuk meninjau ulang insentif operasional harian tersebut merupakan respons langsung terhadap sorotan pemerintah mengenai pengelolaan keuangan program prioritas ini. Pemerintah menginginkan alokasi dana yang lebih tepat sasaran.
Jika evaluasi menunjukkan inefisiensi, BGN tidak menutup kemungkinan untuk mengubah, bahkan menghentikan total pemberian insentif harian sebesar Rp 6 juta tersebut kepada SPPG. Hal ini akan berdampak besar pada operasional dapur-dapur yang bergantung pada dana tersebut.
Sejauh ini, fokus utama evaluasi adalah bagaimana memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk program MBG benar-benar termanfaatkan untuk pemenuhan gizi masyarakat sesuai tujuan awal program. Evaluasi ini menjadi kunci penentu nasib insentif harian tersebut di masa mendatang.
Dapur SPPG yang selama ini menerima kucuran dana operasional harian tersebut kini berada dalam masa penantian hasil kajian resmi dari Badan Gizi Nasional. Mereka menunggu arahan baru terkait keberlanjutan skema pendanaan operasional mereka.
Dikutip dari sumber informasi, proses kajian ini dilakukan secara menyeluruh untuk menimbang antara kebutuhan operasional dapur dan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran negara.
