JAKARTAHYPE.COM - Wacana mengenai kemungkinan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda telah memicu spekulasi dan perbincangan luas di kalangan masyarakat beberapa waktu terakhir. Isu ini menjadi sorotan mengingat pentingnya identitas wilayah administratif di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, pihak eksekutif dan legislatif di Jawa Barat secara tegas memberikan klarifikasi mengenai status usulan perubahan nama tersebut. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersama dengan pimpinan DPRD Jawa Barat, kompak menyatakan bahwa tidak ada usulan resmi yang diajukan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, turut memberikan keterangan resmi untuk mengakhiri polemik yang berkembang di publik. Ia menegaskan bahwa proses yang terjadi di lembaga legislatif hanyalah bagian dari menjalankan fungsi konstitusional mereka.
Menurut Ono Surono, DPRD hanya menerima dan membahas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui forum resmi. Pembahasan tersebut dilakukan dalam lingkup rapat kerja Komisi I DPRD Jawa Barat terkait berbagai masukan yang masuk.
Proses pembahasan aspirasi tersebut tidak boleh diartikan sebagai bentuk persetujuan atau pengesahan terhadap usulan perubahan nama provinsi. Hal ini penting untuk dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman di tingkat masyarakat luas.
"Rakyat Jawa Barat, saya tegaskan kembali bahwa tidak ada usulan resmi, baik dari Gubernur Jawa Barat maupun dari DPRD Jawa Barat terkait hal ini," kata Ono Surono dalam keterangan resmi yang diterimanya, Rabu (8/7/2026).
Klarifikasi ini berfungsi untuk meluruskan informasi yang beredar, memastikan bahwa kebijakan strategis mengenai nama provinsi dipegang teguh oleh prosedur formal yang berlaku. Pernyataan ini sekaligus mengakhiri spekulasi yang sempat berkembang liar mengenai masa depan nama provinsi tersebut.
Dilansir dari detikJabar, pernyataan tegas dari Dedi Mulyadi dan Ono Surono ini mengindikasikan bahwa status nama Provinsi Jawa Barat tetap belum berubah dan tidak ada agenda resmi untuk menggantinya saat ini.
