JAKARTAHYPE.COM - Menyusul arah kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto, Badan Gizi Nasional (BGN) kini tengah melakukan peninjauan mendalam terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokus utama evaluasi ini tertuju pada dua aspek krusial yang diusulkan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresinan, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026.
Perubahan ini dilakukan sebagai respons terhadap adanya penyesuaian anggaran yang dipastikan mengalami pengurangan. Dengan demikian, BGN perlu memastikan efektivitas dan efisiensi program agar tetap berjalan optimal meskipun dengan sumber daya yang lebih terbatas.
Dua aspek utama yang menjadi perhatian BGN adalah penataan kembali jumlah penerima manfaat program MBG. Selain itu, skema insentif yang diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga akan dievaluasi secara cermat.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa langkah awal yang diambil adalah melakukan verifikasi mendalam terhadap data jumlah penerima manfaat program MBG yang selama ini menjadi acuan.
"Yang pertama kami perbaiki, 63 juta itu benarkah nggak sih? Itu pertama," ujar Agustina kepada para wartawan usai menghadiri sidang kabinet pada Senin, 20 Juli 2026.
Beliau menambahkan bahwa proses verifikasi ini penting untuk memastikan akurasi data sebelum menentukan langkah selanjutnya. Pertanyaan mendasar adalah mengenai kebenaran jumlah penerima yang terdata selama ini.
"Kalau itu berapa yang benar, lalu berapa yang seharusnya kami berikan? Daerah-daerah mana, anak-anak yang mana, yang memang harus kami dahulukan, begitu," jelas Agustina mengenai prioritas yang akan ditentukan pasca verifikasi.
Peninjauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi daerah dan kelompok anak yang paling membutuhkan intervensi program MBG, sehingga bantuan dapat tersalurkan secara lebih tepat sasaran.
"Itu yang sekarang menjadi tugas kami," tegas Agustina Arumsari, menggarisbawahi kompleksitas dan urgensi dari evaluasi yang sedang dijalankan oleh BGN.
