JAKARTAHYPE.COM - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menghadapi tantangan serius terkait maraknya kejahatan siber di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, secara tegas menyoroti peningkatan signifikan dalam berbagai modus penipuan digital yang meresahkan masyarakat.
Isu ini menjadi perhatian utama pemerintah seiring dengan meningkatnya keluhan masyarakat yang masuk ke ranah digital. Berbagai jenis kejahatan siber dilaporkan terjadi, mulai dari ancaman pemerasan hingga aktivitas ilegal yang merugikan.
Salah satu ancaman yang paling mengkhawatirkan adalah pemerasan berbasis seksual, atau yang dikenal sebagai sextortion. Kejahatan ini menunjukkan tren peningkatan yang perlu segera ditangani oleh pihak berwenang.
Selain sextortion, judi daring atau judi online terus menjadi "pekerjaan rumah" (PR) besar bagi Kominfo dan aparat penegak hukum. Hal ini disampaikan Meutya Hafid dalam konferensi pers pasca penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kapolri.
Menteri Meutya Hafid menyampaikan kekhawatiran tersebut saat konferensi pers di Kantor Kominfo pada hari Senin, 12 April 2026. Momen ini bertepatan dengan penandatanganan MoU antara Kominfo dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Mengenai judi online, terdapat data yang menunjukkan adanya upaya penekanan yang sempat berhasil dilakukan oleh pemerintah. "Meskipun kemarin diturunkan menurut PPATK sampai 50%," imbuhnya, merujuk pada data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Dengan adanya MoU baru dengan Polri, pemerintah berharap sinergi antara Kominfo dan aparat penegak hukum dapat diperkuat. Koordinasi yang solid ini diharapkan menjadi kunci untuk menekan angka kejahatan digital secara lebih efektif.
Pemerintah menargetkan hasil konkret dari kerjasama ini dalam waktu dekat. "Mudah-mudahan dengan MoU ini akan semakin bisa ditekan lebih lanjut dalam satu tahun ke depan," pungkasnya, menunjukkan optimisme terhadap penurunan kasus di masa mendatang.
