JAKARTAHYPE.COM - Ketegangan politik kembali memanas setelah munculnya pernyataan tajam dari internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengenai posisi Partai Golkar dalam pemerintahan. Sindiran tersebut menuding bahwa Golkar memiliki kecenderungan untuk selalu berada di pihak penguasa, terlepas dari hasil kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres).

Menanggapi tudingan tersebut, pihak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memberikan respons tegas melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) mereka. Hal ini menjadi bagian dari dinamika politik terkini menjelang konsolidasi kekuasaan pasca-pemilu.

Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, secara spesifik membalas pernyataan yang dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengenai isu ketergantungan partai berlambang pohon beringin terhadap kekuasaan. Respons ini disampaikan untuk meluruskan narasi yang beredar di publik mengenai manuver politik Golkar.

Sarmuji menjelaskan bahwa bukan keinginan intrinsik partai yang membuat mereka selalu bergabung dengan pemerintahan yang sedang berkuasa. Menurutnya, faktor penentu utama adalah adanya kebutuhan dari pihak penguasa yang sedang menjabat.

"Golkar kan pernah berada di luar. Tapi kekuasaan yang justru menarik ke dalam," ujar Sarmuji kepada wartawan pada Sabtu (20/6/2026).

Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa posisi Golkar dalam koalisi atau pemerintahan sering kali merupakan respons terhadap kebutuhan stabilitas politik yang ditawarkan oleh pemegang kekuasaan saat itu. Hal ini menunjukkan dimensi pragmatis dalam pengambilan keputusan politik partai.

Lebih lanjut, Sarmuji mengartikan posisi strategis Golkar tersebut sebagai indikator pentingnya kontribusi partai dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan. Kehadiran Golkar dianggap bukan sekadar pelengkap, melainkan elemen penguat struktur pemerintahan.

"Itu menunjukkan bahwa yang berkuasa pun membutuhkan Golkar untuk memperkuat pemerintahan," ucap Sarmuji.

Pernyataan tersebut menegaskan pandangan Golkar bahwa partisipasi mereka dalam kabinet adalah bukti nyata bahwa kekuatan politik mereka diperlukan demi stabilitas dan penguatan program kerja pemerintah yang sedang berjalan. Dilansir dari sumber berita yang memuat wawancara tersebut, dialog ini mencerminkan persaingan narasi politik antarpartai besar.