JAKARTAHYPE.COM - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengambil langkah signifikan dalam memperketat pengawasan terhadap ekosistem perdagangan elektronik nasional. Regulasi baru ini menyasar langsung platform e-commerce yang berperan sebagai fasilitator transaksi jual beli daring.
Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk memastikan bahwa seluruh pelaku usaha yang beroperasi di ranah digital memiliki legalitas yang sah dan diakui oleh negara. Hal ini penting demi menciptakan iklim berusaha yang adil dan transparan bagi semua pihak.
Regulasi spesifik yang mengatur hal ini termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026. Permendag ini secara khusus membahas mengenai Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic System and/or Procedure).
Inti dari peraturan baru ini adalah kewajiban tegas yang dibebankan kepada pihak penyelenggara sistem elektronik atau marketplace. Mereka kini dilarang menerima pendaftaran pedagang baru yang tidak dapat menunjukkan bukti izin berusaha yang valid.
Kewajiban verifikasi ini bertujuan ganda, yakni melindungi konsumen dari praktik perdagangan ilegal sekaligus menjamin kepastian berusaha bagi pedagang yang patuh terhadap regulasi. Dengan demikian, ekosistem e-commerce diharapkan menjadi lebih terstruktur.
"Penerapan aturan baru ini bertujuan untuk menjamin legalitas dan kepastian berusaha bagi seluruh pedagang yang ada di platform digital," demikian bunyi pernyataan mengenai tujuan utama dikeluarkannya regulasi tersebut.
Lebih lanjut, Permendag Nomor 19 Tahun 2026 secara eksplisit memberikan mandat kepada platform marketplace untuk secara proaktif menolak setiap calon penjual yang tidak melengkapi diri dengan perizinan berusaha yang sah. Hal ini menempatkan tanggung jawab pengawasan awal pada operator platform itu sendiri.
"Permendag ini secara eksplisit mewajibkan platform marketplace untuk menolak pendaftaran penjual yang tidak memiliki izin berusaha yang sah," demikian penekanan yang disampaikan mengenai isi dari Permendag tersebut.
Regulasi ini mengindikasikan pergeseran fokus pemerintah dalam penertiban sektor perdagangan elektronik, menempatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai garda terdepan dalam pembuktian legalitas aktivitas niaga daring.
