JAKARTAHYPE.COM - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) baru-baru ini mengungkap adanya praktik penyalahgunaan yang mengkhawatirkan terkait penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sistem QR Code MyPertamina, yang dirancang untuk mempermudah dan mengawasi distribusi, ternyata dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Temuan ini menunjukkan adanya celah dalam sistem yang sebelumnya dianggap aman untuk memastikan BBM bersubsidi sampai ke tangan yang berhak. Modus operandi yang teridentifikasi sangat terstruktur dan disengaja untuk mengeksploitasi kelemahan dalam mekanisme pengawasan.
Praktik yang terungkap melibatkan satu unit kendaraan yang sama, yang digunakan secara berulang untuk melakukan pengisian BBM bersubsidi. Ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai kode QR yang berbeda untuk setiap transaksi pengisian.
Dengan cara ini, pelaku berhasil mengakali dan melampaui batas kuota harian yang telah ditetapkan oleh pemerintah bagi setiap pengguna. Hal ini memungkinkan penimbunan dan penyalahgunaan Pertalite serta Biosolar dalam jumlah besar.
Temuan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan dan keamanan digital dalam penyaluran BBM bersubsidi. Sistem yang seharusnya menjadi alat kontrol justru menjadi sasaran manipulasi.
Kejadian ini secara spesifik menyoroti bagaimana satu kendaraan mampu melakukan pengisian hingga 2.560 liter BBM subsidi dalam kurun waktu satu bulan. Angka ini jauh melampaui alokasi normal yang seharusnya diterima oleh konsumen.
"Sistem yang seharusnya mempermudah penyaluran BBM bersubsidi, kini justru menjadi celah untuk penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Biosolar," demikian temuan awal dari BPH Migas.
Modus operandi yang teridentifikasi sangat sistematis, di mana satu unit kendaraan yang sama digunakan untuk melakukan pengisian berulang kali dengan memanfaatkan berbagai kode QR yang berbeda. Hal ini memungkinkan pelaku untuk dengan mudah melampaui batas kuota harian yang telah ditetapkan oleh pemerintah bagi setiap pengguna.
Dikutip dari Tren.bisnismarket.com, praktik manipulasi ini menunjukkan adanya kerentanan yang perlu segera ditangani untuk mencegah kerugian negara lebih lanjut. Pihak berwenang diharapkan segera mengambil tindakan tegas.
